Undang-Undang Kepemimpinan Dan Pemerintahan G20-NF

 Bab I: Pendahuluan

Pasal 1: Nama dan Pembentukan

- Organisasi ini dikenal dengan nama G20-NF (G20 NEGARA FIKSI).

- G20-NF dibentuk sebagai aliansi negara fiksi untuk mempromosikan kerjasama internasional, pembangunan berkelanjutan, dan kepemimpinan yang inklusif.

-G20-NF Berfokus pada Bidang Ekonomi & Olahraga & Diplomasi

Pasal 2: Tujuan dan Sasaran

- Meningkatkan kerjasama antar negara anggota dalam bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan   Olahraga.

- Mempromosikan stabilitas global melalui dialog dan kerjasama.

- Mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan krisis kesehatan.

Bab II: Kepemimpinan

Pasal 3: Ketua G20-NF

- Masa jabatan Ketua G20-NF adalah 4 Bulan

- Ketua G20-NF hanya dapat menjabat untuk 1 periode

- Ketua dipilih melalui pemungutan suara dari seluruh anggota G20-NF.

Pasal 4: Tugas dan Wewenang Ketua G20-NF

- Memimpin pertemuan dan kegiatan G20-NF.

- Mengkoordinasikan kebijakan dan inisiatif antar negara anggota.

- Mewakili G20-NF dalam pertemuan internasional dan forum global.

- Melapor kepada Dewan Pengurus tentang kemajuan dan hasil kerja.

Bab III: Pemerintahan Organisasi

Pasal 5: Struktur Pemerintahan

- Struktur pemerintahan G20-NF terdiri dari:

  - Dewan Pembina : Terdiri dari Founder dan Co-Founder.

  - Dewan Pengurus : Dipimpin oleh Ketua G20-NF.

  - Staf : Terdiri dari staf dari bidang 

  - Lembaga Pemilihan Serentak (LPS) : Untuk Pemilihan Ketua G20-NF

Pasal 6: Dewan Pembina

- Anggota : Dewan Pembina terdiri dari Founder dan Co-Founder.- Tugas dan Wewenang Dewan Pembina :

  - Memberikan arahan strategis dan visi jangka panjang bagi G20-NF.

  - Menetapkan kebijakan utama dan memastikan keberlanjutan organisasi.

  - Menyediakan bimbingan dan dukungan bagi Dewan Pengurus.

Pasal 7: Dewan Pengurus

- Anggota: Dewan Pengurus terdiri dari Ketua G20-NF dan perwakilan tetap dari setiap negara anggota.

- Tugas dan Wewenang Dewan Pengurus :

  - Menetapkan kebijakan umum G20-NF.

  - Menyusun dan mengesahkan anggaran tahunan.

  - Menyetujui inisiatif dan proyek kerjasama.

  - Mengawasi pelaksanaan keputusan dan kebijakan.

Pasal 8: Kementrian Bidang

- Anggota : Kementrian Bidang terdiri dari Kepala Bidang G20-NF yang ditunjuk.

- Tugas dan Wewenang Kementrian Bidang :

  - Mengkaji dan merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang masing-masing.

  - Melaksanakan proyek dan inisiatif yang telah disetujui.

  - Melaporkan hasil dan perkembangan kepada Dewan Pengurus.

Bab IV: Lembaga Pemilihan Serentak (LPS)

Pasal 10: Pembentukan LPS

- Anggota : LPU terdiri dari perwakilan yang ditunjuk anggota G20-NF.

- Tugas dan Wewenang LPU :

  - Mengatur dan mengawasi pelaksanaan Ketua G20-NF.

  - Menyusun aturan dan prosedur pemilihan.

  - Menjamin transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan.

Pasal 11: Pemilihan Ketua G20-NF

- Pemilihan Ketua G20-NF dilakukan melalui pemungutan suara dari seluruh anggota G20-NF.

- Setiap anggota G20-NF memiliki hak suara yang setara dalam pemilihan Ketua G20-NF.

- Ketua G20-NF dipilih berdasarkan suara terbanyak dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku.

- Pemilihan partai dilakukan m

Bab V: Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)

Pasal 14: Jadwal dan Frekuensi KTT

- Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20-NF diadakan 1 kali dalam 1 tahun.

- KTT dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 14 April.

Pasal 15: Penyelenggaraan KTT

- Penyelenggaraan KTT diatur oleh Dewan Pengurus dengan dukungan dari Sekretariat.

- Tempat penyelenggaraan KTT diputuskan melalui musyawarah antar anggota G20-NF.

- KTT dibuka oleh Ketua G20-NF dan dihadiri oleh seluruh perwakilan negara anggota dengan Perwakilan Organisasi Lainnya.

Pasal 16: Agenda KTT

- Agenda KTT mencakup pembahasan isu-isu strategis, evaluasi inisiatif, dan penetapan kebijakan baru.

- Setiap negara anggota dapat mengusulkan topik yang akan dibahas dalam KTT.

- Hasil KTT dituangkan dalam Deklarasi Bersama yang ditandatangani oleh seluruh anggota G20-NF.

Pasal 17: Tindak Lanjut KTT

- Keputusan dan rekomendasi dari KTT wajib dilaksanakan oleh seluruh negara anggota G20-NF.

Bab VI: Penutup

Pasal 18: Perubahan Undang-Undang

- Perubahan undang-undang ini hanya dapat dilakukan melalui persetujuan LPA dengan suara mayoritas.

Pasal 19: Ketentuan Penutup

- Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

- Semua anggota G20-NF wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam undang-undang ini.